Sumut Info. Medan, Sumatera utara. — Data terbaru mengenai capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2024-2025 mengungkap sebuah fenomena menarik dalam peta kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang seringkali hanya menyoroti angka absolut, data terbaru ini menonjolkan “selisih kenaikan” atau progresivitas pembangunan sebagai tolok ukur utama keberhasilan para kepala daerah.
Hasilnya cukup mengejutkan: wilayah kepulauan dan kabupaten menunjukkan taji yang jauh lebih tajam dibandingkan wilayah perkotaan besar. Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli mencatatkan diri sebagai primadona pembangunan dengan kenaikan indeks tertinggi di seluruh Sumatera Utara.
Dominasi Kepulauan Nias di Panggung Progresivitas
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, Nias Barat dan Gunungsitoli mencatatkan perubahan angka IPM yang sangat signifikan, yakni sebesar 0,99 poin. Angka ini menempatkan kedua wilayah tersebut di peringkat pertama dan kedua dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.
Lonjakan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari kebijakan yang efektif dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Menyusul di posisi berikutnya, Padang Lawas Utara, Asahan, dan Nias Utara menunjukkan performa yang konsisten dengan kenaikan sebesar 0,96 poin.
Paradoks Kota Besar: Mengapa Kabupaten Lebih Unggul?
Salah satu poin paling krusial dalam laporan ini adalah adanya tren di mana sebagian besar Kabupaten lebih fokus dan agresif dalam pembangunan manusia dibandingkan wilayah Kota di Sumatera Utara. Jika kita melihat daftar 10 besar, mayoritas diisi oleh pemerintahan kabupaten seperti Samosir (0,86), Mandailing Natal (0,82), dan Dairi (0,80).
Sebaliknya, kota-kota besar yang secara infrastruktur lebih mapan justru tampak mengalami perlambatan dalam akselerasi pembangunan manusia. Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi, justru berada di posisi paling dasar (peringkat 33) dengan perubahan hanya sebesar 0,51 poin. Hal ini setara dengan Kabupaten Labuanbatu Utara. Begitu pula dengan Kota Binjai (0,53) dan Pematangsiantar (0,54) yang berada di papan bawah.
Hal ini mengindikasikan bahwa fokus pembangunan di wilayah kabupaten saat ini lebih diarahkan langsung pada peningkatan kualitas hidup individu (human-centered development), sementara wilayah kota lebih terdistraksi pada pemeliharaan infrastruktur fisik atau menghadapi tantangan urbanisasi yang lebih kompleks.
Selisih Indeks: Bukti Nyata Kinerja Bupati dan Walikota
Penting bagi masyarakat dan pengamat kebijakan publik untuk memahami bahwa membandingkan angka absolut IPM antar daerah seringkali tidak relevan. Sebuah kota besar tentu memiliki angka IPM yang secara alami lebih tinggi karena fasilitas yang sudah tersedia sejak lama. Oleh karena itu, kenaikan indeks dari tahun sebelumnya menjadi bukti paling otentik atas kinerja nyata seorang Bupati atau Walikota.
“IPM sendiri tidak bisa dibandingkan secara langsung antar daerah karena satuannya adalah indeks yang dipengaruhi latar belakang historis wilayah tersebut. Namun, selisih kenaikan inilah yang menunjukkan seberapa keras pemerintah daerah bekerja dalam satu tahun terakhir,” ungkap pengamat kebijakan publik.
Kenaikan tinggi di Nias Barat, misalnya. Membuktikan meskipun jauh dari pusat keramaian provinsi, ada kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah setempat untuk mengejar ketertinggalan. Selisih inilah yang menjadi “raport” asli bagi para pemimpin daerah dalam mengelola anggaran dan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dengan sisa waktu pemerintahan yang ada, tantangan besar kini berada di pundak para pemimpin daerah di papan bawah. Publik kini tidak lagi melihat seberapa megah gedung di sebuah kota. Melainkan seberapa besar perubahan kualitas hidup yang mampu diberikan oleh pemimpinnya setiap tahun. Data ini menjadi alarm keras bagi wilayah perkotaan untuk kembali fokus pada pembangunan manusia agar tidak semakin tertinggal oleh agresivitas pembangunan di wilayah kabupaten.