Sumut Info – Medan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024 mencatat skor 80,19. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumut berada dalam kategori sedang menuju baik, dengan capaian bervariasi pada tiap aspek dan indikator.
Aspek Kebebasan: Skor Tinggi, Beberapa Indikator Sempurna
Pada aspek kebebasan, Sumut memperoleh sejumlah skor tinggi. Indikator kebebasan berkeyakinan bahkan mencapai 100, menandakan bahwa masyarakat di Sumut bebas dalam menjalankan keyakinannya tanpa hambatan signifikan. Hal serupa juga terlihat pada indikator kebebasan berpendapat dan berkeyakinan dalam kebijakan, yang mencatat skor 94,12, serta kebebasan berpendapat antar masyarakat sebesar 89,00.
Namun demikian, tantangan masih ada. Misalnya, indikator pemenuhan hak-hak pekerja hanya mencatat skor 53,40, menunjukkan masih adanya permasalahan terkait perlindungan buruh. Selain itu, indikator pers yang bebas menjalankan tugasnya hanya mencapai 72,76, yang menandakan masih ada tekanan atau kendala dalam praktik kebebasan pers di Sumut.
Aspek Kesetaraan: Menggembirakan, Tapi Ada Catatan
Aspek kesetaraan menjadi salah satu pilar dengan skor tinggi. Indikator kesetaraan gender memperoleh 84,12, sementara partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan mencapai 95,54. Bahkan, indikator anti-monopoli sumber daya ekonomi dan transparansi informasi publik mencatat nilai sempurna, yakni 100.
Meski begitu, tidak semua indikator berada di level ideal. Kesetaraan dalam pelayanan dasar hanya meraih 75,75, menandakan masih ada kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik. Begitu juga dengan indikator akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, yang hanya 71,30, menunjukkan perlunya penguatan program sosial agar lebih inklusif.
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi: Titik Lemah Demokrasi Sumut
Capaian yang paling mengkhawatirkan terlihat pada aspek kapasitas lembaga demokrasi. Beberapa indikator menunjukkan angka yang relatif rendah, bahkan sangat rendah. Misalnya, kinerja lembaga yudikatif hanya mencapai 31,82, jauh dari ideal. Indikator putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah hanya mencatat 42,65, menandakan lemahnya mekanisme koreksi terhadap kebijakan publik yang bermasalah.
Selain itu, indikator netralitas penyelenggara pemilu juga tergolong rendah, yaitu 48,53. Padahal netralitas lembaga penyelenggara pemilu merupakan fondasi penting untuk memastikan demokrasi berjalan jujur dan adil.
Meski demikian, ada juga capaian positif. Indikator pendidikan politik kader partai mencatat skor tinggi, yakni 96,36, menunjukkan partai politik di Sumut relatif aktif dalam melakukan pendidikan politik kepada anggotanya.
Kesimpulan: Demokrasi Sumut Masih Perlu Penguatan di Lembaga Formal
Secara umum, demokrasi di Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan tren positif, terutama dalam aspek kebebasan dan kesetaraan yang relatif terjaga dengan baik. Namun, titik lemah masih terlihat jelas pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, khususnya dalam hal kinerja lembaga yudikatif, netralitas penyelenggara pemilu, serta putusan peradilan terkait kebijakan publik.
Pakar politik menilai, demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat berpendapat atau seberapa setara akses layanan tersedia, tetapi juga seberapa kuat lembaga negara dapat menegakkan aturan dan menjaga check and balances. Dengan skor 80,19, Sumatera Utara masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam memperkuat pilar-pilar kelembagaan demokrasinya.
